Buntut Pelaporan LSM, Guru SMPN 1 Lengkong Wadol Dinas

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Buntut dari pelaporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapu Jagat terkait dugaan pungli dan korupsi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lengkong ditanggapi berbeda oleh pihak terkait. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melalui Kepala Dinas, Yasin menuturkan selama tidak berbuat gak masalah, selama pelaporan tersebut tidak benar tidak masalah.

"Mensikapinya selama kita tidak berbuat gak masalah," Kata Kepala Dinas Pendidikan Yasin saat dikonfirmasi wartajatim.com di ruang kerjanya, Jumat (8/3/2019).

Terkait adanya pelaporan oleh LSM ke Kejaksaan, Yasin mengatakan belum tahu detailnya, namun mendapatkan informasi seperti itu. Pihak sekolah usai dilaporkan ke Kejaksaan lantas melaporkan ke ke Dinas Pendidikan.

"Awalnya kami mendapat info via media youtube, yang diantaranya memuat pelaporan saudara Broto kepada pihak Kejaksaan. Akhirnya, satu hari usai pelaporan pihak sekolah menemui saya di Dinas," jelas Yasin.

Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah kepada Dinas, terungkap penjelasan. Dimana pihak sekolah menepis tuduhan didalan laporan LSM tersebut. Mengutip penjelasan Kepala Sekolah SMPN 1 Lengkong, bahwasanya Kepala Sekolah tidak mau membayar iklan sebesar 750 ribu karena tidak bisa di SPJ kan.

"Kepala Sekolah tidak mau membayar iklan 750 ribu karena memang tidak bisa di SPJ kan, Iklan yang diminta oleh saudara Subroto itu," terang Yasin.

Lanjut Yasin, maksud kami sejauh ini media adalah teman, media kontrol, media untuk mendidik dan lain sebagainya. Tapi kemudian jangan melakukan teori penekanan-penekanan seperti itu.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Kepala Sekolah beserta jajaran pengurus Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lengkong ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Pelaporan buntut dari adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dugaan penyimpangan dan korupsi.

Ketua LSM, Muhammad Subroto mengatakan dirinya menemukan data-data dan fakta terkait dugaan korupsi bantuan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum Kepalas Sekolah SMPN 1 Lengkong. Adapun bentuk pungutan yang berhasil dihimpun oleh Broto, diantaranya Uang Study Tour atau Wisata Karya, Uang Les atau Bimbingan belajar, Buku Lembar Kerja Siswa (LKS), Uang Komputer, Uang Infak, Uang Photo, Uang Biaya Perpisahan, Uang Seragam, Uang Try out, Uang Pembelian Vandel atau Kenangan, dan terakhir pungutan Uang Administrasi.

“Dana BOS yang mengenai peruntukannya itu salah, wali kelas diberi fee seluruh wali kelas dan kebutuhan siswa mengenai dana BOS juga dipersulit oleh Bendahara BOS. Dan untuk PIP manipulasi data,” kata Broto dihadapan awak media, Rabu (27/2/2019) siang hari.

Lebih lanjut, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah bukti yang menguatkan tindakan pungli serta penyelewengan dana bantuan siswa miskin oleh pihak sekolah. Tindakan tersebut jelas-jelas menyalahi beberapa aturan. Adapun aturan tersebut, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Bagian Keempat Larangan Pasal 181 Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif.

Selain itu, melanggar Bagian Ketujuh Larangan Pasal 198 Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif. Selanjutnya, melanggar Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 05/D/BP/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Serta, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis bantuan Operasional Sekolah.

Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Dicky Andi Firmansyah membenarkan pelaporan tersebut. Laporan tersebut oleh pihak kejari masih dalam proses dipelajari lebih lanjut. Memang kami menerima pengaduan masyarakat terkait masalah dana BOS. Setelah laporan kita terima, maka akan kita kaji apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak.

“Laporan dari masyarakat akan kita tindak lanjuti, kita akan teliti apakah nanti ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Apabila ada unsur tindak pidana korupsi maka akan kita tangani berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” Kata Kasi Intelijen Kejari kepada awak media.

Menurut Dicky, pastinya langkah selanjutnya akan kita kaji terlebih dahulu. Apabila ada unsurnya, pasti kita akan lakukan pemanggilan. Langkah pengkajian sampai pada pemanggilan akan dilakukan secepatnya. (die /kla) 

  • Whatsapp

Index Berita