Ratusan Kepala Desa Kabupaten Kediri, Meminta Kembalikan Wewenang dan Hak Kepala Desa Sesuai Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014.

INDONESIASATU.CO.ID:

KEDIRI - Ratusan Kepala Desa Kabupaten Kediri, menindaklanjuti surat kali kedua, yang dikirim Ketua Paguyuban Kepala Desa se- Kabupaten Kediri, untuk bisa audiensi dengan Bupati Kediri, terkait polemik pengisian dan pengangkatan perangkat desa, pada gelombang pertama.

Ratusan Kepala Desa yang sebelumnya berkumpul di SLG, dikawal dari Petugas Kepolisian Polres Kediri selama perjalanan menuju Kantor Bupati di Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Kediri, Selasa (6/3) pukul 10.30 WIB.

Kepala Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kediri, Johansyah Iwan Wahyudi saat dikonfirmasi mengatakan, surat kali kedua yang kami kirim untuk bisa audiensi dengan Bupati Kediri, apabila tidak ada balasan dari Bupati. Kita akan datang bersama-sama menghadap Bupati Kediri.

"Mengingat, hari ini Bupati ada kepentingan diluar. Sehingga, 8 perwakilan Kepala Desa hanya ditemui Kesbangpol, Kabag Hukum dan Kasatpol PP Kabupaten Kediri,"terang Johansyah.

Ia menjelaskan, kami menemui Bupati bukan demo, kami hanya ingin audiensi dengan Bupati Kediri.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan ini bukan demo, kami 8 perwakilan diterima di Kabag Hukum, Kesbang sama Satpol. Namun, Insya Allah dalam waktu dekat, Kami akan dipertemukan perwakilan perwakilan dengan Bupati Kediri," tuturnya.

Lanjut Johansyah bahwa Aspirasi kami semua melalui Kabag hukum sudah dicatat semua keinginan dan kemauan Kepala Desa.

"Maunya kami hanya kembalikan saja kewenangan Kepala Desa, sesuai Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014. Kembalikan Rohnya Kepala Desa," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Perda dan Perbup sebenarnya tidak menghambat hanya teknisnya saja. Dingatkan Johansyah bahwa pengangkatan perangkat tidak hanya kali ini saja, hanya permasalahan karena teknisnya saja yang terlalu berbelit - belit.

"Tetapi, yang perlu dipahami kewenangan Camat terlalu intervensi harus nomor satu yang harus dilantik. Padahal, posisinya hanya merekom tidak bisa mengangkat dan memperhentikan perangkat desa,"ucapnya.

Menurut Johansyah setelah  7 hari kerja Camat tidak memberi rekom secara otomatis no urut 1 yang dilantik. Siapa yg melantik..? Sedangkan, Kepala Desa melantik berdasar rekom Camat.

"Nanti, yang bertanggung jawab siapa, jadi sekali lagi hanya teknisnya saja. Kita hanya meluruskan saja. Mereka adalah pengawal - pengawal aturan yang benar. Tapi, kenapa tidak bisa mencermati secara benar. Kita kepala desa tidak tahu aturannya, tapi menurut pemahaman saya seperti itu," jlentrehnya.

Ia menguraikan, dalam waktu dekat kita akan dipertemukan dengan Bupati Kediri. Kami juga ingin ada yang dirubah didalam aturan di Perbup ada hal yang mengikat.

"Pihaknya melalui Kepala Desa Kwadungan akan selalu berkomunikasi terus dengan Pemerintah Daerah atau Biro Hukum, agar keinginan kami kembalikan kewenangan dan roh kami sebagai Kepala Desa direalisasikan,"harap Johansyah.

Sayangnya, ruangan Satpol PP yang dipakai pertemuan dengan 8 perwakilan Kepala Desa tertutup untuk media. Perwakilan Kepala Desa, Diantaranya, Kepala Desa Tulungrejo, Kwadungan, Kaliboto, Sekaran, Klampitan, Karangpakis, Ndurenan dan Kepala Desa Klampisan.(prijo)

Index Berita